29.5 C
Jakarta
Kamis, 8 Desember 2022
Beranda blog

BPS : KSA Metode Terbaik yang Dimiliki Indonesia Untuk Hitung Produksi Beras

Foto: ANTARA/Rahmad

IDN-CHANNEL – Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan data beras yang dikeluarkan selama ini merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan. Hal ini ditegaskan Kepala BPS, Margo Yuwono dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama jajaran Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu, 7 Desember 2022.

“Kita ada petugas yang terlibat setiap bulan itu 6223 petugas dan yang kita amati sebanyak 229.437 titik di seluruh Indonesia. Jadi itu yang kita foto bapak setiap bulan untuk mengamati fase pertumbuhan daripada padi,” ujarnya.

Seperti diketahui, BPS dalam melakukan penghitungan jumlah produksi beras dan lahan baku sawah tetap menggunakan Kerangka Sampel Area (KSA). Bagi BPS, metode tersebut merupakan metode terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini.

“Metode KSA itu adalah yang terbaik yang dimiliki kita sekarang. Jadi kalau bicara teknik metodologi Bapak, kita itu pertama melakukan pengamatan dan melibatkan banyak pihak. Termasuk BRIN. Jadi, surplus kita yang 1,7 juta ton itu adalah struktur selama setahun,” katanya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengaku sangat yakin dengan data dan hitungan BPS mengenai jumlah stok beras nasional. Karena itu, SYL mengatakan bahwa produktivitas beras Indonesia saat ini dalam kondisi yang sangat baik. Karena itu, Kementan mengajak seluruh pihak, termasuk Bulog, Bapanas dan para petani di seluruh daerah agar menguatkan kolaborasi dan sinergitas.

“Besok misalnya kerja saya dengan pak Buwas, dengan yang lain akan lebih baik. Maka itu kita enggak boleh saling salahkan. memang kita harus ada dan tidak boleh ada persoalan. Saya kira sangat berbahaya kalau semua (surplus) beras kita yang 1,7 (juta ton) itu dikuasi pedagang semua,” tambahnya.

Menurut SYL, harga yang terjadi saat ini merupakan harga wajar, karena petani di seluruh Indonesia tengah menikmati hasil jerih payahnya selama berproduksi. Apalagi cost produksi saat ini juga dalam keadaan tinggi.

“Kalau harga seperti ini kamu tanya saya sebagai Menteri, saya minta maaf inilah harga yang paling wajar karena cost produksi juga lagi naik. Tetapi kan pemerintah harus ada di antara mereka. Kita tidak boleh saling salahkan memang kita harus ada dan tidak boleh ada persoalan,” jelasnya.

DPR Pertanyakan Siapa Yang Menyerap Beras Petani

Foto: DPR RI

IDN-CHANNEL – Sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI menanyakan kemana hasil serapan panen petani yang selama ini dilakukan. Pasalnya, hasil penyerapan yang didengungkan tidak terlihat di lapangan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, Ibnu Multazam saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama perkumpulan penggilingan padi dan pengusaha pedagang beras Indonesia.

“Saya bertanya, hari ini kan sedang masa panen walaupun sudah akhir. Dan kalau kita bergerak naik kereta dari Jawa Timur ke Jakarta itu akan melewati pematang sawah, lalu apakah gabah-gabah ini tidak diserap oleh teman-teman penggilingan?kalau tidak diserap lalu siapa yang menyerap,” ujar Ibnu, Rabu, 7 Desember 2022.

Berikutnya, Ibnu menanyakan apakah hasil panen atau rendemen padi yang dipanen mengalami penurunan. Kalaupun turun, kata Ibnu, maka harus ada evaluasi baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi komisi (pengawasan).

“Kita tidak usah malu-malu kalau ada yang salah karena kalau rendemen turun produksi beras nasional juga pasti turun. Jadi sekali lagi pertanyaan saya kemana yang barusan panen ini? kemana barang itu dan siapa yang menyerap,” katanya.

Pertanyaan serupa juga disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra, Darori Wonodipuro. Dia menanyakan kemana beras hasil panen petani dialirkan mengingat data yang muncul dekama ini kondisi beras nasional dalam posisi surplus.

“Nah pada saat surplus ini kemana barangnya? apakah kita makan lima kali sehari atau ada pengusaha besar yang nyimpan atau datanya gede. Intinya biar kita tidak saling menyalahkan apalagi sudah ada badan pangan nasional tapi semuanya menonjolkan stok. Ini menyatakan cukup tapi nyatanya enggak jelas gitu,” katanya.

Menjawab hal ini, Ketua Perpadi, Sutarto Alimoeso menegaskan bahwa penggilingan yang berada dibawahnya terus beroperasi setiap hari. Artinya, beras yang selama ini dipertanyakan berada di gudang-gudang penggilingan dan gudang-gudang petani.

“Saya baru pulang dari Malang kemudian ke Madiun Ngawi dan Solo. Di sana memang masih ada yang masuk ke penggilingan tetapi persoalannya adalah harganya tinggi. Kemudian ada di mana surplus itu? kalau saya lihat ada di petani karena di Malang saja penggilingan beroperasi setiap hari,” katanya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi IV Fraksi PKS, Slamet meminta Perpadi dan para pedagang lainya untuk sama-sama mempertanggungjawabkan datanya karena beras merupakan komoditas utama bagi jutaan manusia.

“Apa yang disampaikan bapak-bapak hari ini akan kita pakai acuan tetapi ini menyangkut kepada nasib petani kita secara prinsip sebenarnya kita tidak ingin impor kalau kemudian merusak dari para petani kita mudah-mudahan bapak akan bertanggung jawab secara moral bahwa data yang disampaikan bapak betul dan mudah-mudahan tidak akan mencederai lebih dari para petani kita,” jelasnya.

RKUHP Disahkan: Ketuk Palu Pembungkaman Kritik

Sumber Foto: Instagram @indonesian.institute

IDN-CHANNEL – DPR RI bersama dengan pemerintah akhirnya mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna yang digelar di komplek parlemen, Selasa (6/12). Pengesahan ini dilakukan di tengah penolakan beberapa kelompok masyarakat sipil yang menilai bahwa subtansi KUHP baru ini memuat pasal bermasalah dan berpotensi digunakan untuk memenjarakan masyarakat yang kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Hemi Lavour Febrinandez, Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menyayangkan sikap DPR RI dan Presiden selaku pembentuk undang-undang yang tetap memaksa agar RKUHP dapat segera disahkan. Padahal, kelompok masyarakat sipil telah memberikan dan menyuarakan beberapa catatan terkait pasal-pasal anti demokrasi di dalam undang-undang tersebut.

“Pengesahan RKUHP jelas-jelas menjadi ketuk palu kesepakatan penguasa untuk membungkam masyarakat. Contohnya Pasal 218 RKUHP terkait dengan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan /atau wakil presiden, ketentuan ini jelas bermasalah karena ini merupakan pasal kolonial yang tidak lagi sesuai dengan keadaan Indonesia hari ini. Delik ini juga tidak memberikan indikator jelas terkait dengan kapan seseorang dianggap menyerang kehormatan presiden dan/atau wakil presiden, ya pada akhirnya kita akan segera melihat bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah kemudian diancam akan dipidanakan karena dianggap telah menyerang kehormatan presiden” ungkap Hemi.

Delik tersebut tidak hanya mengatur tentang penghinaan presiden atau wakil presiden di ruang fisik seperti yang pernah ada di KUHP sebelum dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya. Namun, juga terdapat pemberatan ancaman pidana ketika perbuatan itu dilakukan di media sosial. Pasal 219 RKUHP memberikan ancaman pidana berupa penjara paling lama empat tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori IV. Ketentuan ini hanya menambah sengkarut pengaturan mengenai kejahatan siber di Indonesia.

“Pasal 219 RKUHP yang mengatur tentang pemberatan pidana ketika penghinaan terhadap presiden dilakukan menggunakan sarana teknologi informasi dapat dijadikan sebagai dasar penguat bagi penguasa untuk menggunakan pasal multitafsir yang terdapat di dalam UU ITE. Padahal sebelumnya DPR RI dan Pemerintah pernah berjanji untuk menghapus pasal multitafsir di UU ITE, tapi sepertinya hal tersebut hanyalah lip service dengan dihadirkannya pasal baru dalam RKUHP yang jauh lebih berbahaya. Jelas hal ini menjadi langkah mundur dalam demokrasi dan peringatan serius akan bertambahnya ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan sipil kita,” tegas Hemi.

Menurut Hemi, Ketika ketentuan ini dijalankan, maka dapat dipastikan aparat penegak hukum akan bergerak secara serampangan atas nama menjaga harkat dan martabat pemerintahan yang sah. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana masalah yang selama ini ditimbulkan oleh pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE dan keberadaan virtual police yang pada akhirnya mempersempit gerak masyarakat di ruang digital.

LPPNU Jatim Minta Polemik Beras Dihentikan, Buat Apa Impor Kalau CBP Sudah Terpenuhi

Foto: Dok.IDN-Channel

IDN-CHANNEL – Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Jawa Timur, Ahmad Yani meminta polemik wacana impor beras segera dihentikan. Menurutnya, kebijakan impor tidak perlu dilakukan mengingat beras Indonesia yang ada di penggilingan dan masyarakat sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun mendatang.

“Terkait dengan polemik ini, apakah semahal itu koordinasi antar lembaga. Realita di lapangan seperti apa. Makanya kami mendorong supaya ada koordinasi kalau memang barangnya di lapangan ada serap dulu jangan impor dong. Kementan kan sudah memenuhi kekurangannya,” ujar Yani, Kamis, 1 Desember 2022.

Menurut Yani, yang harus dilakukan Bulog saat ini adalah melakukan penyerapan dengan harga di atas pasar. Penyerapan bisa dilakukan dengan menyerap beras Gapoktan di penggilingan atau Bumdes-bumdes di tiap desa dan terhubung langsung dengan Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan Kementan).

“Yang terjadi sekarang ini kan petani gak tau caranya menjual ke bulog seperti apa. Karena itu, kami dari LPPNU menyarankan serapan yang dilakukan bulog itu harus yang terhubung dengan simluh kementan. Misalnya dengan gapoktan. Ini lebih jelas datanya,” katanya.

Ahmad Yani mengungkapkan bahwa dalam polemik ini yang perlu dijaga bersama adalah statement para pejabat terkait agar tidak membuat panik masyarakat sehingga berdampak langsung pada kenaikan harga.

“Pejabat itu hendaklah berstatement menyejukkan jangan ditakut takuti. Ini sangat melukai petani yang hari ini bersemangat bertanam. Statement pejabat itu secara psikologi sangat mempengaruhi harga. Apalagi sekarang adanya konflik dan cuaca. Tentu pangan akan sangat berharga bagi negara apapun,” katanya.

Meski demikian, Yani berharap apapun polemiknya ketersediaan pangan harus bisa dikendalikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Dan cara yang fardu ain buat kami adalah mengutamakan serapan petani sendiri. Jangan bicara impor dulu,” jelasnya.

Beras Melimpah, Pemprov Jabar dan Jatim Minta Tak Impor dan Siap Pasok ke Gudang Bulog

Foto: Kementerian Pertanian

IDN-CHANNEL – Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan produsen beras nasional tertinggi. Produksi beras di tahun 2022 mengalami surplus sehingga meminta kepada pemerintah pusat untuk tidak mengadakan importase beras dan siap memasok beras ke gudang Bulog guna memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Dadang Hidayat menyampaikan angka sementara BPS tahun 2022, produksi padi Jawa Barat bulan September – Desember 2022 sebanyak 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) dan produksi ini setara dengan 1,56 juta ton beras.

“Bila jumlah penduduk Jawa Barat saat ini berdasarkan data BPS tahun 2020 sebanyak 49,93 juta orang dengan tingkat konsumsi beras berdasarkan data Dusenas DKPP Jawa Barat tahun 2021, maka kebutuhan beras rakyat Jawa Barat sebanyak 1,38 juta ton sehingga Jawa Barat masih surplus beras sebesar 178.883 ton beras,” Kata Dadang dalam merespon isu rencana impor beras saat ini, Bandung, Kamis (1/12/2022).

Dadang menyebutkan stok beras sampai tersebar dihampir semua Kabupaten / Kota di Jawa Barat serta berupa stok sebanyak kurang lebih 10 persen dari surplus yaitu berupa stok beras di penggilingan dan di gudang pedagang sebanyak dengan total 15. 968,19 ton. Dan harga rata- rata gabah kering panen sebesar Rp.4.886, sehingga jika beras impor masuk langsung membuat harga gabah dan beras anjlok.

“Disamping stok di penggilingan dan gudang pedagang tentunya beras Jawa Barat juga tersebar dan tersimpan berupa stok di rumah tangga,”ucap Dadang.

Tidak hanya itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur (Jatim) Hadi Sulistyo juga menyampaikan stok beras Jatim dalam kondisi aman bahkan masih surplus. Diketahui, produksi padi Jatim pada periode Januari – Oktober 2022 diperkirakan mencapai 9,2 juta ton atau setara dengan 5,9 juta ton beras. Sedangkan kebutuhan untuk konsumsi masyarakat Jatim pada periode Januari – Oktober 2022 sebesar 2,8 juta ton.

“Sesuai data, stok beras menunjukkan bahwa Jawa Timur masih surplus,” kata Hadi.

Pada November 2022, Provinsi Jatim juga panen beras dengan luas panen mencapai 105 ribu hektar, setara beras 389.000 ton. Dari hasil faktual, di beberapa penggilingan padi kecil dan pedagang- pedangan Jatim terdata ada 57 ribu ton beras dan masih banyak gabah kering giling maupun beras di penggilingan padi besar yang tersedia.

“Jadi bisa dipastikan bahwa beras di Jawa Timur tersedia dan stok aman. Kami sangat berharap agar tidak impor, tapi stok dalam negeri diserap dengan optimal oleh Bulog sesuai harga yang berlaku di lapangan sehingga membantu dan mensejahterakan petani,” tukas Hadi.

KORPRI Anugrahkan Award pada Mentan SYL Atas Pengabdian Luar Biasa

Foto: Kementerian Pertanian

IDN-CHANNEL – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) diberikan penghargaan Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Award pada puncak acara HUT Korpri ke 51 di Jakarta. Penghargaan Korpri Award ini diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga selaku Dewan Pembina Korpri.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap kerja dan pengabdian luar biasa terhadap seluruh pegawai Korpri,” ujar Tito, Selasa, 29 November 2022.

Sementara itu, Mentan SYL menyampaikan terimakasih atas kepercayaan Korpri terhadap kinerja dan pelayanan ASN di lingkup Kementerian Pertanian. Menurutnya, pertanian adalah dasar sekaligus pilar utama dalam berbagai kehidupan manusia.

Dengan pengharagaan ini, SYL berjanji akan terus mendorong ASN kementan untuk mengimplementasikan kerja emas yaitu kerja BerAkhlak serta menjadi jangkar dan kompas bagi Indonesia di Tahun 2045.

“Saya menyampaikan terimakasih kepada Korpri dan saya ingin ASN di Kementan makin memperkuat upaya-upaya internalisasi secara kuat baik dari sisi nilai ASN berakhlak maupun employer branding ASN. Kita bangga melayani bangsa,” ujaranya.

Perkuat E-KYC dan Identitas Digital, Dukcapil Gandeng Platform Bersama Berikan Layanan secara Gratis

Sumber Foto: Istimewa

IDN-CHANNEL – Ditjen Dukcapil Kemendagri berkomitmen terus melakukan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan melalui integrasi dan pemanfaatan data kependudukan. Utamanya dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga (K/L) pemerintah nonkementerian, lembaga negara, dan badan hukum Indonesia.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pentingnya melakukan verifikasi, otentifikasi dan otorisasi oleh penyelenggara pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan agar tujuan pelayanan tercapai dan tepat sasaran.

“Banyak data penduduk dalam pelayanan publik yang terverifikasi sesuai dengan dokumen identitas, namun ternyata bukan orang yang sebenarnya. Sehingga diperlukan langkah otentifikasi dan otorisasi, salah satunya melalui teknologi face recognition,” kata Dirjen Zudan di Jakarta, Senin (26/11/2022).

Zudan mengungkapkan, fasilitasi penggunaan teknologi face recognition (FR) dari Kemendagri ini dapat dimanfaatkan tanpa dipungut biaya oleh seluruh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga negara, dan badan hukum Indonesia sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat sampai dengan diterbitkannya PP PNBP.

Untuk meningkatkan kualitas teknologi FR tersebut pihaknya telah menggandeng penyedia platform bersama (PB) yang telah siap beroperasional yakni PT Nodeflux Teknologi Indonesia, PT Cakrawala Data Integrasi, PT Aksata Pratama Teknologi, PT Solusi Andalan Kreasi Teknologi Indonesia, PT Autentika Digital Indonesia, dan PT Asli Rancangan Indonesia.

Enam entitas bisnis yang tergabung dalam PB tersebut, kata Zudan berkomitmen dan berkontribusi dalam mendukung keberlangsungan ekosistem adminduk tanpa dipungut biaya, gratis. Pemberian dukungan secara gratis dimaksud, segera akan dilaksanakan untuk memperkuat face recognition untuk E-KYC dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam pembuatan identitas kependudukan digital (IKD).

“Dukcapil membutuhkan PB karena kapasitas FR yang kami miliki masih sangat terbatas dan tidak mampu melayani masyarakat dan lembaga pengguna yang jumlahnya semakin besar sehingga perlu menggandeng PB untuk menjaga sistem tetap hidup bila terjadi lonjakan dan permintaan face recognition dalam layanan E-KYC dan Identitas Digital” jelas Zudan.

Lebih jauh selain untuk pelayanan publik, peningkatan kualitas teknologi FR ini akan digunakan juga untuk mengejar pemenuhan target pembuatan identitas kependudukan digital (IKD)

Ditjen Dukcapil Kemendagri, kata Dirjen Zudan, menargetkan 70 persen penduduk Indonesia menggunakan KTP digital.

Identitas Kependudukan Digital adalah terobosan untuk mengganti identitas fisik, seperti KTP-el dan KK dalam format digital.

Secara teknis, identitas digital akan diterapkan dalam bentuk aplikasi di HP yang memuat data diri yang hanya bisa diakses pemilik lewat kode verifikasi/otentifikasi.

Menurut Zudan, jika identitas digital tersebut sudah resmi diterapkan, maka masyarakat akan sangat mudah melakukan perubahan dari KTP-el ke KTP-el digital.

Bagi masyarakat yang sudah membuat identitas digital, maka mereka tidak perlu lagi memegang KTP-el secara fisik, karena KTP el digital tersimpan di dalam handphone.

“Seperti kalau kita membuka rekening Bank, rekening kita kan ada di HP sekarang transaksi di HP, beli apa-apa di HP, transfer uang di HP. Kalau dulu harus datang ke konter. Nah, itulah yang kita pindahkan dari KTP manual menuju KTP digital, seperti buku rekening bank yang kita pegang, bukunya dipindah ke HP. Jadi kita sedang bertranformasi ke situ,” papar Zudan lebih jelas.

“Dengan ID Digital dokumen KK, KTP-el kita pindahkan ke HP. Biaya pengadaan blangko KTP pun berkurang, sehingga kita akan bisa menghemat Rp 50-100 miliar per tahun,” tandas Dirjen Zudan.

Sengkarut Pembahasan dan Rumusan Pasal RKUHP

Sumber Foto: Istimewa

IDN-CHANNEL – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI sebelum masa reses tanggal 15 Desember 2022. Padahal, masih terdapat beberapa pasal bermasalah dan dapat dijadikan sebagai alat untuk membungkam suara kritis masyarakat.

Hemi Lavour Febrinandez, Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menyayangkan sikap DPR RI dan Presiden selaku pembentuk undang-undang yang tetap memaksa agar RKUHP dapat segera disahkan. Ketika RKUHP tetap disahkan ditengah kritikan dan penolakan dari pelbagai kelompok masyarakat, maka ini akan kembali menjadi catatan buruk bagi proses legislasi di Indonesia.

“Sebelumnya, publik mengkritik pengesahan beberapa rancangan undang-undang yang dilakukan dalam waktu singkat dang mengabaikan partisipasi publik. Contohnya Perubahan Kedua UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang hanya membutuhkan waktu selama 12 hari dari proses pembahasan hingga pengesahan, serta 43 hari untuk pembahasan UU Ibu Kota Negara.” ungkap Hemi.

Lebih lanjut, Hemi mengatakan bahwa sebuah rancangan undang-undang harus dibahas secara matang dengan melibatkan pelbagai pihak. Ketika partisipasi publik hanya dijadikan sebagai formalitas semata, maka meaningful articipation tidak akan pernah tercapai dalam pembentukan regulasi hukum di Indonesia. Ketika suara masyarakat diabaikan dalam proses pembentukan undang-undang, maka besar kemungkinan rumusan pasal dalam undang-undang tersebut akan merugikan masyarakat itu sendiri.

“Contohnya adalah salah satu ketentuan dalam RKUHP yang mengatur pidana bagi penyebarluasan konten dengan muatan penghinaan kepada pemerintahan yang sah melalui sarana teknologi informasi dengan ancaman empat tahun penjara. Ketentuan ini jelas akan menggerus demokrasi dan kebebasan berekspresi masyarakat di ruang digital,” jelas Hemi.

Menurut Hemi, ketika ketentuan ini dijalankan, maka dapat dipastikan aparat penegak hukum akan bergerak secara serampangan atas nama menjaga harkat dan martabat pemerintahan yang sah. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana masalah yang selama ini ditimbulkan oleh pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE dan keberadaan virtual police yang pada akhirnya mempersempit ruang sipil.

“Seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan lex specialist dari ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP namun dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Contohnya adalah penambahan delik pencurian data melalui internet sebagai ketentuan khusus dari pengaturannya yang lebih umum, yaitu pencurian biasa. Memunculkan pasal-pasal multitafsir akan menimbulkan masalah, terutama dalam proses penegakan hukum nantinya,” pungkas Hemi.

Program Asuransi Pertanian dirasakan Para Petani di Sumsel

IDN-CHANNEL – Usaha di bidang pertanian dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang tinggi, antara lain gagal panen yang disebabkan oleh perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit atau Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang menjadi penyebab usaha petani rugi

Sebagai solusi keadaan tersebut, pemerintah telah meluncurkan program asuransi pertanian guna memberikan perlindungan terhadap risiko gagal panen, saat ini, manfaat program tersebut dirasakan oleh para petani.

Seperti yang ungkapan oleh Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan (Sumsel), R. Bambang Pramono, menurutnya, program asuransi pertanian yang digulirkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi trobosan baik bagi para petani di Sumsel, meski saat ini yang lebih masif dikalangan komoditas petani padi.

“Sekarang yang masih bisa direalisasikan di Sumsel, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yakni komunitas padi. Petani bisa mendapatkan perlindungan, jika terjadi kerusakan tanaman padi yang disebabkan banjir, kekeringan dan serangan dari Organisme Pengganggu Tanaman (OPT),” jelas Bambang kepada media, Selasa (22/11).

Bambang mengatakan, saat ini petani padi bisa mendapatkan ganti rugi melalui pertanggungan asuransi yang dibayarkan oleh PT. Jasindo sebesar 6 juta rupiah per hektare. Dengan membayar premi 180 ribu rupiah per hektare. Namun petani hanya membayar 20 persennya yakni 36 ribu rupiah per hektare.

“Sisanya 144 ribu rupiah per hektare disubsidi oleh Kementerian Pertanian, untuk modal pembelian saprodi pada musim tanam berikutnya. Namun petani hanya mendapat subsidi 2 hektare saja,” paparnya.

Tak hanya itu lanjut Bambang, manfaat asuransi pertanian tersebut, akan mendorong petani lebih berani dan mau berusaha untuk melakukan tanaman di musim tanam kedua dan ketiga.

“Mereka selama ini mengalami resiko gagal cukup tinggi. Mereka akan lebih terdorong untuk melakukan usaha taninya. Di Sumsel, sebagian besar lahan yang masih bergantung pada perubahan iklim,” katanya.

Hingga saat ini, lanjut Bambang, program asuransi pertanian tersebut sudah tersosialisasi di 17 Kabupaten/Kota, sejak diluncurkan pada tahun 2015 lalu.

“Terutama pada Kabupaten/Kota yang mendapatkan sumber dana dari APBN (Tugas Pembantuan ), Direktorat Pembiayaaan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertani Kementan RI,” tambahnya.

Kendati demikian, lanjut Bambang, meski dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel sangat gencar mensosialisasikan program ini, demi keberpihakan pada petani, Namun yang justru disayangkan dari pihak asuransi masih belum masif menyosialisasikan program asuransi pertanian tersebut.

“Target AUTP di Sumsel tak terpenuhi. Dua tahun terakhir dari pihak asuransi, sangat selektif memilih lahan pertanian yang akan diajak. Kemungkinan di lahan petani yang potensi kerusakan tinggi, belum banyak dirangkul.l,” ungkap Bambang.

Oleh sebab itu, kata Bambang, akibatnya asuransi pertanian masih belum optimal, ditambah lagi klaim yang berbelit dari pihak asuransi yang mengakibatkan petani trauma dan belum mau menggunakan program tersebut.

“Asuransi diduga agak enggan masuk yang daerah yang potensinya tinggi, namun masuk ke potensi aman. Ini yang mau kita dorong. Karena kami meyakini ini program yang sangat baik,” katanya.

Apalagi, lanjut Bambang, Pemprov Sumsel dan pemerintah daerah di Sumsel sangat mendukung program ini, kedepan pihaknya akan lebih masif mensosialisasikan melalui seminar dan diskusi yang akan mengundang pihak asuransi, pihak pembiayaan Kementan dan kelompok tani, agar program asuransi pertanian lebih optimal.

“Sampai sejauh ini tidak ada yang tidak dibayar. Tapi proses butuh waktu yang panjang dan lama. Petani kesulitan mengumpulkan dokumen bukti dan lainnya. Lalu, sistem aplikasi klaim yang berubah-ubah, sinyal yang sulit dan lainnya. Ini menjadi kendala, dalam seminar itu harus disosialisasikan,” tutupnya.

Sebagai informasi, untuk di Sumatera Selatan saat ini petani yang sudah mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi tahun 2022 sebanyak 1.665 petani. Para petani itu berasal dari 8 kabupaten, yakni Ogan Komering Ilir (OKI), OKI Timur, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim dan Prabumulih. Tapi yang paling banyak ada di Kabupaten OKI dan Banyuasin.

Untuk luas lahan di Sumatra Selatan, menurut data dari kementerian ATR/BPN di tahun 2019, lahan sawah padi di 17 kabupaten/kota di Sumsel sebanyak 470.602,37. Dari tambahan data hasil verifikasi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel di tahun 2020, luas sawah padi yang belum didata seluas 69.075,29 hektare dan tahun 2021 seluas 54.267,68 hektare. Sehingga total keseluruhan data seluas 593.945,33. Kemungkinan data ini akan dirilis tahun 2023 nanti.

Ekonom Yakin Food Estate Jadi Jurus Jitu Hadapi Krisis Pangan

IDN-CHANNEL – Di tengah tantangan risiko krisis pangan global yang melanda berbagai negara, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, salah satunya dengan program food Estate yang telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya.

Sampai saat ini, berbagai Kementerian, seperti Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, bekerjasama untuk menjalankan Program yang tergolong dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan, kedaulatan, kemandirian pangan dan mendorong kesejahteraan petani.

Terkait program tersebut, Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara meyakini, di tengah situasi dunia dan berbagai macam konflik internasional yang terjadi saat ini, dapat memicu terjadinya krisis pangan yang berujung pada resesi ekonomi di berbagai belahan dunia. Maka, dibutuhkan peningkatan produktivitas pangan sebagai bekal menghadapi krisis tersebut.

“Program food estate yang dilaksanakan oleh berbagai Kementerian, termasuk Kementan, seharusnya mampu menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktifitas hasil pertanian di Indonesia. Melalui produktifitas hasil-hasil pertanian yang tinggi, perekonomian Indonesia akan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi ancaman krisis pangan dan resesi ekonomi,” Ungkap Surya kepada media di Jakarta, Selasa (15/11).

Menurut Surya, dalam persepektif ekonomi makro, peningkatan produktifitas pangan melalui program food estate tentunya akan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan perekonomian.

“Peningkatan produktifitas pangan dapat menghindarkan Indonesia dari ketergantungan terhadap produk impor pangan, dikarenakan kebutuhan pangan dalam negeri dapat dipenuhi oleh produk pangan dari dalam negeri sendiri,” katanya.

Tak hanya itu, sambung Surya, peningkatan produktifitas pangan melalui program food estate dapat pula membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia.

“Hal ini tentunya akan sangat baik guna menurunkan jumlah angka pengangguran di Indonesia,” tambahnya.

Dampak lainnya, kata Surya, yang tak kalah penting dari peningkatan produktifitas pangan ialah membuka peluang ekspor bagi produk pangan Indonesia untuk mengisi kebutuhan pangan di pasar luar negeri.

“Apabila ekspor pangan ini dapat dilaksanankan secara massive, tentunya akan menurunkan angka defisit hingga menjadi surplus neraca perdagagan Indonesia. Surplus neraca perdangan ini dapat pula membantu menguatkan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Surya, dirinya berharap agar berbagai upaya mulai dari peningkatan anggaran, pembangunan infrastuktur, hingga riset, untuk pengembangan program food estate mesti dilaksanakan lebih serius lagi oleh pemerintah.

“Terlebih mengingat berbagai negara di dunia yang sedang mengahdapi ancaman krisis pangan dan resesi ekonomi, serta mengingat besarnya potensi pertumbuhan ekonomi yang bisa dihasilkan dari program food estate, maka program ini menjadi lebih penting lagi untuk membangun perekonomian Indonesia kedepannya,” tutupnya.

Untuk diketahui, keberhasilan program food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau meningkatkan produktifitas pertanian padi pada tahun 2020 sebesar 38.128 Ton GKG dari 76.530 Ton GKG menjadi 114.658 Ton GKG, hal ini menjadi salah satu keberhasilan dari program Food Estate dalam upaya meningkatkan produktivitas pangan di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menuturkan food estate di Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Humbang Hasundutan (Humbahas) Sumatera Utara telah berjalan dengan baik dan berhasil memperkuat ketahanan pangan.

Ditambahkan, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Ali Jamil mengatakan, Hinga saat ini, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan food estate sepanjang ada alokasi anggarannya.

Ia menyebut, adanya food estate dapat menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Ali menyebut, komoditas yang dikembangkan dalam food estate bisa beragam. Seperti tanaman pangan, hortikultura dan lainnya.

Food Estate Harus Jadi Corong Pembaharuan Sistem Pertanian Nasional

IDN-CHANNEL – Saat ini dunia tengah menghadapi ancaman krisis pangan global. Sebagai antisipasi, pemerintah Indonesia tengah berupaya menjaga ketahanan pangan jangka panjang melalui program food estate. Diharapkan, program tersebut dapat memperkuat ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian pangan, sekaligus mendorong kesejahteraan petani.

Pengamat Pertanian Sujarwo menyampaikan beberapa hal terkait program food estate tersebut. Pertama, food estate diperankan sebagai bangunan kelembagaan pemerintah untuk modernisasi, efisiensi pertanian, penciptaan nilai tambah, dan bersinergi dengan korporasi petani, maka akselerasi dilakukan pemerintah sangat strategis.

“Dengan asumsi biaya transaksi dapat ditekan dan efisiensi operasi food estate dapat dicapai dengan baik, maka food estate akan menjadi instrument kebijakan pemerintah dalam rangka penguatan ketahanan pangan berkelanjutan dan membawa multiplier efek pada modernisasi pertanian nasional,” katanya, Sabtu, 12 November 2022.

Kedua, papar Sujarwo, membangun food estate sama pentingnya dengan membangun korporasi petani dan membangun kelembagaan petani. Keduanya adalah Langkah strategis untuk mendapatkan keuntungan atas skala dan menghasilkan efisiensi dalam operasi karena berpeluang lebih besar dalam implementasi teknologi pertanian modern.

“Demikian pula dengan efek penciptaan nilai tambah akan semakin terbuka lebar jika sumberdaya pertanian dikelola secara perusahaan dengan skala usaha dan memiliki continuity dalam produksinya,” ujar Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang itu.

Selanjutnya, kata Sujarwo, keputusan atas penggunaan sumber daya untuk produksi harus menerapkan strategi driven by market atau setidaknya memperhatikan kondisi pasar. “Dengan hal tersebut maka fluktuasi harga diredam, dengan hal tersebut oversupply dan shortage supply produk pertanian dapat dihindari,” tambahnya.

Tak hanya itu, sambung Sujarwo, menurutnya yang ketiga, pangan adalah hak setiap individu untuk dapat dipenuhi dalam jumlah yang cukup, waktu dan kualitas yang tepat sehingga individu dapat hidup sehat dan produktif.

“Dalam hal ini, maka kekuatan menghadapi krisis pangan ada pada kekuatan individu untuk akses pangan, ada pada kekuatan individu, Lembaga masyarakat dan Lembaga negara untuk menyediakan pangan (supply side),” ungkapnya.

Menurut Sujarwo, salah satu jalan untuk hadapi krisis pangan memang bisa dengan food estate. Tetapi terlalu menggantungkan pada food estate artinya kita menganggap produksi pangan oleh masyarakat tidak signifikan dan kesulitan produsen pangan (petani), yang sudah menjadi mata pencahariannya, cenderung dianggap tidak penting.

“Artinya, mitigasi problem krisis pangan harus menggunakan pendekatan yang melibatkan banyak pihak (multi-sektor) dibarengi dengan optimalisasi sisi demand dan sisi supply sekaligus,” katanya.

Selain itu, kata Sujarwo, karena yang dihadapi adalah ancaman pangan global maka kehadiran program seperti food estate bukan hanya untuk membantu pangan nasional saja tetapi juga dunia.

“Optimalisasi ketahanan pangan berkelanjutan yang kita miliki, level pemikirannya seharusnya adalah untuk dapat membantu bangsa-bangsa lain yang kesulitan pangan, bukan hanya memikirkan pangan kita sendiri saja.” lanjutnya.

Dia menambahkan, food estate harus menjadi corong pembaharuan sistem pertanian nasional. Ini dicapai dengan membuat sistem informasi kepada masyarakat yang terbuka, kredible, dan akuntable.

“Biarkan masyarakat melihat kinerja food estate sehingga menjadi bagian dari best practices pertanian Indonesia.),” katanya.

Selain itu, dirinya berharap kepada pemerintah, Terus melakukan evaluasi atas sistem operasi sehingga kekuatan manajerial semakin mantap dan semakin kuat menjangkau pasar lebih luas.

“Food estate diharapkan menguatkan citra pertanian modern, berdaya saing, dan memiliki kualitas yang dapat menembus pasar dunia, sehingga mengangkat citra kualitas produk-produk pertanian domestik,” paparnya.

Selanjutnya, kata Sujarwo, food estate juga menjadi faktor pendorong penciptaan nilai-tambah produk pertanian dan memperbaiki elastisitas produk pertanian dalam jangka panjang.

“Dengan demikian, masyarakat semakin senang dan bangga mengkonsumsi produk-produk pertanian bangsa sendiri,” pungkasnya.

Program UPPO Kementan Solusi Ketergantungan Pupuk Kimia

IDN-CHANNEL – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong petani untuk menggunakan pupuk organik untuk turut merehabilitasi tanah. Pasalnya, selama ini, penggunaan pupuk anorganik yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade secara intensif dan berlebihan telah menyebabkan degradasi mutu lahan karena terjadinya kerusakan struktur tanah, soil sickness (tanah sakit) dan soil fatigue (kelelahan tanah) serta inefisiensi penggunaan pupuk anorganik atau kimia.

Sebagi solusi yang dilakukan yaitu dengan mengembangkan penggunaan pupuk organik. Upaya pemerintah untuk mendukung petani dalam menyediakan pupuk organik secara mandiri adalah dengan memfasilitasi kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).

Melalui fasilitasi bantuan UPPO tersebut, diharapkan petani dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik secara in situ (usaha pelestarian alam yang dilakukan dalam habitat aslinya).

Manfaat UPPO tersebut sudah mulai dirasakan oleh para petani, salah satunya petani asal Kabupaten Bandung, Dodih, dirinya mengatakan, berkat program UPPO lahan pertaniannya kembali subur, sehingga berdampak pada hasil pertaniannya.

“Yang paling kami rasakan itu, tanah kembali subur dan gembur, dan dapat berpengaruh pada hasil tani kami,” ungkapnya kepada media, Selasa (8/11).

Tak hanya itu, Dodih yang merupakan Ketua Gapoktan Cluster Lembang ini mengungkapkan, program UPPO atau pupuk organik yang dihasilkan dapat dijadikan solusi terhadap ketergantungan pupuk kimia.

“Sangat bisa, namun hal tersebut harus dilakukan secara bertahap. Selain itu juga kita sebagai pengelola harus menjadikan pupuk organik ini, jadi solusi jangka panjang,” ungkapnya.

Kendati demikian, kata Dodih, meski sudah memberi banyak manfaat ditingkat petani, namun program UPPO ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, karena masih adanya beberapa kendala ditingkatkan petani.

“Peranan UPPO, sejauh yang kami lakukan sampai saat ini, masih butuh perhatian terhadap bahan baku yang masih mahal biaya diangkut,” tandasnya.

Hingga saat ini, Kementan terus berupaya mengkampanyekan agar petani menggunakan pupuk organik, untuk keberlangsungan aktivitas pertanian berkelanjutan. Sehingga terus berproduksi walau dihadapkan tantangan perubahan iklim ekstrem global dan persoalan lainnya.

“Belum lagi bahan baku pupuk seperti gugus fosfat yang sebagian besar dikirim dari Ukraina dan Rusia tersendat, karena perang keduanya. Jadi, yang tidak dapat pupuk subsidi segeralah menghadirkan pupuk organik. Minimal setiap kabupaten harus jadi percontohan dan tidak mengandalkan bantuan pemerintah pusat,” ujar Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian RI dalam suatu kesempatan.

Meskipun tidak dipungkiri sebagian besar petani hingga saat ini kesulitan, dan butuh waktu untuk melakukan peralihan dari pupuk kimia ke pupuk organik. Padahal, berapa ahli sudah menyarankan penggunaan pupuk organik sebagai salah satu solusi, yang dapat memberikan petani banyak keuntungan, disamping dapat menekan biaya, pupuk organik dianggap tidak merusak kesuburan tanah.

Pengamat IPB : Alhih Fungsi Lahan Pertanian Ancaman Nyata Ketahanan Pangan

IDN-CHANNEL – Perkembangan perumahan di kawasan perkotaan kini semakin banyak dan ramai. Tidak sedikit lahan pertanian yang tergusur akibat alih fungsi lahan, Hal itu memunculkan kekhawatiran bagi lahan pertanian menjadi bangunan.

Menurut data yang ada, setiap tahun lahan pertanian mengalami penyusutan yang signifikan. Angka ketersediaan lahan yang bisa ditanam perkapita hanya 0,096 ha dari luas wilayah tanam keseluruhan yakni 26,3 juta ha.

Sedangkan lahan sawah Indonesia, merujuk hasil audit Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2019 hanya seluas 7,46 juta ha.

Luas panen dan produksi beras pun mengalami penurunan, selama kurang lebih 4 tahun terakhir luas panen padi alami penurunan sebesar 966.000 ha. Hal ini tentunya sangat jauh dari angka yang ideal untuk memenuhi kecukupan pangan dengan total jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Prof. Harianto, mengatakan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian merupakan ancaman nyata bagi ketahanan pangan dan susutnya lahan pertanian di Indonesia.

“Alih fungsi lahan pangan menjadi non-pertanian tentunya ancaman nyata bagi ketahanan pangan pada saat daya beli dan kemampuan impor pangan rendah, terutama alih fungsi lahan pangan di Jawa,” kata Harianto kepada media, Kamis (27/10).

Selanjutnya kata, Harianto, sebagai sumber penyebab utama alih fungsi lahan tersebut adalah faktor bisnis, dimana lebih menguntungkan bisnis non pertanian dibandingkan pertanian.

“Penyebab utama tentunya adalah penggunaan lahan untuk non-pertanian secara bisnis lebih menguntungkan daripada untuk menanam tanaman pangan,” tegasnya.

Kendati demikian, lanjut Prof. Harianto, untuk solusi agar lahan pertanian tetap terjaga ialah membuat alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sulit dan mahal atau biaya tinggi.

“Solusi tentunya adalah bagaimana membuat alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian menjadi sulit dan mahal,” katanya.

Selain itu, Harianto juga menyarankan bagi pemerintah tetap menjadikan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai upaya agar lahan pertanian tetap terjaga dan tidak berkurang.

“Indonesia memiliki Undang-undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan U< ini tentunya perlu menjadi landasan bagi berbagai program pembangunan yang memerlukan tanah dan tanah tersebut ternyata telah dialokasikan untuk pertanian,” tutupnya.

Untuk diketahui,Alih fungsi lahan atau biasa disebut konversi lahan merupakan suatu proses alih fungsi lahan khususnya dari lahan pertanian ke non-pertanian atau dari lahan non-pertanian ke lahan pertanian.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah secara aktif melakukan upaya pencegahan alih fungsi lahan secara masif melalui pemberian insentif bagi pemilik lahan, diantaranya dengan memberikan berbagai bantuan saprodi seperti alat mesin pertanian, pupuk, dan benih bersubsidi.

Selain itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tengah mengupayakan pencegahan alih fungsi lahan dengan single data lahan pertanian dalam jangka pendek.

“Data pertanian itu harus satu, sehingga data yang dipegang Presiden, Gubernur, Bupati, Camat sampai kepala desa semuanya sama. Termasuk masalah lahan dan produksi,” ujar Syahrul.

Menurut Syahrul, data yang akurat bisa melahirkan banyak program tepat guna dan tepat sasaran untuk para petani di seluruh Indonesia. Karena itu, dia berharap tak ada lagi kekacauan data lahan baik yang dipegang Kementan, BPS serta Kementerian dan lembaga lain.

“Rujukan kita adalah BPS. Jadi datanya harus satu. Tidak boleh tumpang tindih soal data. Pemerintah juga terus mendorong pemda jangan terlalu mudah memberikan rekomendasi alih fungsi lahan,” katanya.

Berkat UPPO, Petani Sebut Pupuk Organik Lebih Ekonomis dan Berkualitas Untuk Pertanian

IDN-CHANNEL – Program Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian (Kementan) memberi manfaat bagi para petani di Jawa Timur (Jatim). Selain meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani, pupuk organik juga dianggap cocok dengan kultur tanah di Jatim.

Seperti disampaikan Mikmik, 47, petani asal Desa Lebak, Bawean, Kabupaten Gresik, yang mengaku sebelumnya menggunakan pupuk kimia produksi industri. Namun, kata dia, pupuk kimia tidak cocok dengan kultur tanah di wilayahnya rusak, dan tidak efisien dalam bertani.

“Saya dulu pernah pakai pupuk kimia, tapi lama kelamaan tanah jadi rusak dan hasil panen juga tidak bagus. Akhirnya saya coba pakai puouk organik, ternyata tanah bisa lebih bagus dan buah hasil panen juga bagus,” kata Mikmik, Kamis, 20 Oktober 2022.

Mikmik mengaku mulai beralih menggunakan pupuk organik, tidak lepas dari peran UPPO yang digulirkan pemerintah. Di mana para petani digembleng melalui pelatihan untuk memproduksi pupuk organik, agar tidak ketergantungan terhadap pupul subsidi dari pemerintah.

“Menurut saya memang lebih bagus pakai pupuk organik. Sehingga petani juga tidak bergantung menunggu bantuan pupuk subsidi dari pemerintah yang seringkali sulit (didapat). Akibatnya mengganggu pertanian saat masuk musim tanam,” ujarnya.

Menurut Mikmik, membuat pupuk organik cukup mudah dengan biaya ekonomis. Bahan bakunya juga mudah didapat dan ada disekeliling para petani, seperti dari kotoran sapi. Caranya, kotoran sapi diracik dicampur dengan arang sekam, jerami, dedaunan, air secukupnya dan lima sendok makan gula pasir dan EM4.

Ibu dua anak itu pun menyarankan bagi para petani konvensional agar beralih menggunakan pupuk organik. Kata dia, hal ini menjadi solusi bagi petani agar tidak ketergantungan pada pupuk kimia. “Petani konvensional memang harus beralih ke pupuk organik, ya ini satu-satunya solusi bagi petani agar lebih mandiri dan produktif. Karena kalau pupuk kimia yang di pakai, pasti bakal merusak alam, tanah tidak gembur lagi, hasil panen juga gak maksimal, berbeda dengan organik,” katanya.

Mikmik berharap pemerintah terus gencar mensosialisasikan kepada petani untuk beralih menggunakan pupuk organik. Ia berharap program Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) terus ditingkatkan lebih luas hingga ke daerah pelosok.

“Kalau di sini sudah banyak petani sudah terbantu karena UPPO, ya pakai organik, karena memang manfaatnya sangat dirasakan dan pastinya lebih bagus dari pupuk kimia,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kementan terus berupaya mengkampanyekan agar petani menggunakan pupuk organik, untuk keberlangsungan aktivitas pertanian berkelanjutan. Sehingga terus berproduksi walau dihadapkan tantangan perubahan iklim ekstrim global dan persoalan lainnya.

“Belum lagi bahan baku pupuk seperti gugus fosfat yang sebagian besar dikirim dari Ukraina dan Rusia tersendat karena perang keduanya. Jadi yang tidak dapat pupuk subsidi segeralah menghadirkan pupuk organik. Minimal setiap Kabupaten harus jadi percontohan dan tidak mengandalkan bantuan pemerintah pusat,” ujar Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian, pada bulan Juli lalu.

Meskipun tidak dipungkiri sebagian besar petani hingga saat ini kesulitan, dan butuh waktu untuk melakukan peralihan dari pupuk kimia ke pupuk organik. Padahal, berapa ahli sudah menyarankan penggunaan pupuk organik sebagai salah satu solusi, yang dapat memberikan petani banyak keuntungan, disamping dapat menekan biaya, pupuk organik dianggap tidak merusak kesuburan tanah.

Gubes UMP : Pupuk Organik Solusi Ketergantungan Pupuk Kimia

IDN-CHANNEL – Ketergantungan petani dengan pupuk subsidi masih sangat tinggi, alokasi pemerintah sangatlah terbatas. Pupuk subsidi tidak akan mampu memenuhi kebutuhan petani di Indonesia.

Saat ini, tercatat untuk alokasi pupuk subsidi tahun 2022 hanya sekitar 37-42 persen dari total kebutuhan petani di Indonesia.

Padahal, pupuk menjadi faktor produksi yang krusial bagi petani. Salah satunya sebagai pasokan nutrisi agar pertumbuhan tanaman bisa optimal, sehingga hasil panennya juga maksimal.

Sementara itu, harga pupuk non subsidi dirasa mahal oleh petani. Ini tentu saja bisa menambah harga produksinya. Sehingga harus memicu petani untuk mencari alternatif lain sebagai solusinya.

Seperti yang di ungkapkan oleh Guru Besar Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Prof. Supli Effendi Rahim, menurutnya, alternatif yang dilakukan oleh petani adalah membuat pupuk organik, untuk kelangsungan ketersediaan pupuk dan ketergantungan terhadap pupuk subsidi.

“Petani bisa membuat sendiri yakni pupuk organik, yakni pupuk kompos dan pupuk cair,” kata Prof Supli yang diterima media, Senin (17/10).

Selanjutnya, kata Gubes UMP ini, melihat kondisi pupuk tersebut, penting bagi petani untuk membuat pupuk organik secara mandiri, serta edukasi bagi petani soal kelemahan pupuk subsidi atau kimia bagi tanaman.

“Petani mesti diberi edukasi tentang kelemahan pupuk subsidi yang notabene pupuk kimia. Petani mesti dilatih cara pembuatan pupuk kompos dan pupuk organik,” paparnya.

Oleh karena itu, tegas prof Supli, pupuk organik sangatlah solutif bagi petani ditengah ketergantungan dan keterbatasan pupuk subsidi. “Sangat mungkin (solusi),” tambahnya.

Selain itu, kata Prof Supli, dirinya berharap, pemerintah ikut mensuport para petani agar mandiri dalam membuat pupuk organik secara baik dan benar.

“Pemerintah mesti memberi pelatihan tentang cara membuat pupuk organik. Pemerintah mesti memberi insentif dalam bentuk hadiah kepada mereka tekun membuat pupuk organik secara mandiri,” tutup Prof Supli.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengajak para petani di seluruh Indonesia untuk meningkatkan penggunaan pupuk sendiri alias pupuk organik. Menurutnya, pupuk organik sangat dibutuhkan, selain karena pupuk subsidi yang ada saat ini jumlahnya sangat terbatas.

“Belum lagi bahan baku pupuk seperti gugus fosfat yang sebagian besar dikirim dari Ukraina dan Rusia tersendat karena perang keduanya. Jadi yang tidak dapat pupuk subsidi segeralah menghadirkan pupuk organik. Minimal setiap Kabupaten harus jadi percontohan dan tidak mengandalkan bantuan pemerintah pusat,” ujar SYL, Senin, 25 Juli 2022.

Pupuk Organik Dinilai Solusi Ketergantungan Pupuk Subsidi

IDN-CHANNEL – Pupuk menjadi faktor produksi yang krusial bagi petani. Karena pupuk merupakan sumber nutrisi bagi pertumbuhan tanaman agar bisa optimal, sehingga hasil panennya juga maksimal. Namun, saat ini pupuk subsidi yang dialokasikan pemerintah jumlahnya terbatas. Tercatat alokasi pupuk subsidi tahun 2022 ini hanya sekitar 37-42 persen dari total kebutuhan petani di Indonesia.

Selain itu, harga pupuk non subsidi pun tidak murah, sehingga akan menambah biaya produksi bagi petani. Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran Prof. Dr. Tualar Simarmata mengatakan, kemampuan pemerintah untuk menyediakan pupuk subsidi terbatas, apalagi saat ini hanya fokus pada dua jenis pupuk, yaitu Urea dan NPK dengan komoditas yang juga terbatas.

“Jadi, solusinya disini, suka atau tidak suka, harus dilakukan, yakni membuat kemandirian pupuk di tingkat petani,” ungkapnya kepada media, Senin (10/10).

Tak hanya itu, lanjut Tualar, terkait bahan baku pupuk pun ikut merangkak naik, hal ini imbas dari perang Rusia-Ukraina yang membuat harga pupuk global naik.

“Dengan adanya perang ukraina ini kan membuat harga pupuk melambung,” tambahnya.

Tualar mengatakan, untuk mengantisipasi kondisi pupuk tersebut, petani disarankan menggunakan pupuk organik sebagai solusinya.

“Pupuk yang harus kita gunakan berbasis organik, jadi harus kembali seperti dulu, pupuk organik bukan menjadi alternatif tapi harus menjadi pupuk utama. Petani kita di tahun 60 sampai 70 an kan menggunakan pupuk organik dan belum mengenal pupuk anorganik(kimia),” paparnya.

Apalagi, lanjut Tualar, saat ini untuk mengolah pupuk organik sudah berbasis teknologi, hal ini dapat memudahkan petani untuk memproduksi pupuk organik.

“Teknologi untuk membuat pupuk organik yang bagus kan sekarang sudah banyak, seperti mengolah jerami padi untuk dijadikan juga sebagai pupuk organik. Jadi, hasil menanam padi bukan hanya beras tapi juga pupuk organik, Jadi jangan seperti sekarang bahwa semuanya harus pupuk anorganik,” ungkapnya.

Kendati demikian, dirinya berharap pemerintah bertugas untuk terus memfasilitasi dan mendorong petani agar mengembangkan pupuk organik. Terutama bagi petani-petani generasi muda, yang identik dengan penggunaan terknologi dalam bertani.

“Jadi meningkatkan kapasitas petani harus dilakukan baik itu secara perorangan atau lewat kelompok tani. Saya juga berharap bisa ada sinergitas yang baik dari pertanian dan pertenakan,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendorong petani di seluruh Indonesia untuk meningkatkan penggunaan pupuk organik atau buatan sendiri. Syahrul merasa kompos itu perlu karena banyak manfaatnya. Selain itu, jumlah pupuk subsidi yang diberikan pemerintah saat ini sangat terbatas.

“Belum lagi bahan baku pupuk seperti gugus fosfat kebanyakan didatangkan dari Ukraina dan Rusia akibat perang kedua belah pihak. Oleh karena itu, yang tidak disubsidi dengan pupuk harus segera membawa pupuk organik. Minimal setiap kabupaten harus menjadi percontohan dan tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat,” kata Syahrul.

Tak Bergantung Pemerintah, Petani di Jateng 23 Tahun Pakai Pupuk Oganik

IDN-CHANNEL – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengkampanyekan agar petani menggunakan pupuk organik untuk keberlangsungan aktivitas pertanian berkelanjutan sehingga terus berproduksi walau dihadapkan tantangan perubahan iklim ekstrim global dan persoalan lainnya. Meskipun banyak petani yang hingga saat ini sulit dan butuh waktu untuk melakukan peralihan dari pupuk kimia ke pupuk organik.

Padahal, berapa ahli sudah menyarankan penggunaan pupuk organik sebagai salah satu solusi, disamping dapat menekan biaya, pupuk organik dianggap tidak merusak kesuburan tanah.

Seperti Kelompok Tani Albarokah yang tak bergantung pupuk subsidi pemerintah, mereka sudah puluhan tahun menggunakan pupuk organik dan menerima banyak keuntungan untuk keberlangsungan aktivitas pertanian berkelanjutan seperti menekan biaya, tidak merusak kesuburan tanah, serta tidak tergantung pada pupuk kimia.

“Kami memang sudah konsen 23 tahun yang lalu atau mulai tahun 1998 memakai pupuk organik yang kami buat sendiri, kami budidayakan dan kami aplikasikan dari, oleh, dan untuk petani,” kata Ketua Kelompok Tani Albarokah yang bernama Musthofa di Semarang, Jumat.

Selain itu, pupuk organik dapat menghilangkan ketergantungannya terhadap pupuk subsidi pemerintah.

“Jadi kami punya teknologi, dan kami bermitra dengan beberapa perguruan tinggi kemudian dari laboratorium untuk bagaimana membuat, memproduksi bagaimana pupuk organik itu standarisasi internasional,” ujarnya.

Kalau sekarang terjadi kelangkaan pupuk atau sulit memperoleh karena harganya semakin mahal, pihaknya tidak merasakan itu.

Dirinya yang juga menjadi anggota Asosiasi Organik Indonesia (AOI), khususnya di Jawa Tengah telah mengembangkan sekitar 1.800 hektare yang menggunakan pupuk organik.

“Ini di kantong-kantong kecamatan, desa, petani sudah menggunakan pupuk sendiri. Dan kami punya alat tester untuk mengukur kesuburannya,” katanya.

Mengenai harga produksi dengan menggunakan pupuk organik, dirinya menyebut tidak mahal, apalagi bahan bakunya mudah didapat dan ada di sekitat para petani.

“Ya mahal yang anorganik dong, wong itu bahan-bahannya organik ada di sekeliling kita. Sekarang itu banyak beberapa dinas, pendes, bumdes belajarnya ke Albaroka. Mahalnya pupuk kimia sintetik itu sekarang banyak yang mulai beralih. Kalau bahan itu ada di sekitar kita, cuma kita butuh teknologi, butuh inovasi dan butuh kreativitas,” ujarnya.

Oleh karena itu, Musthofa mengajak para petani konvensional agar beralih menggunakan pupuk organik, sekaligus mengatasi ketergantungan pada pupuk kimia.

Pemerintah sebenarnya sangat mendukung bagi para petani dalam menggunakan pupuk organik, salah satunya di Kementerian dengan Program Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO).

“Pemerintah ya mendukung selalu untuk beralih ke organik, karena satu, alam ini sudah terlalu banyak rusak karena pupuk kimia sintetik yang di pakai, pestisida kimia sintetik itu yang merusak alam, tanah tidak gembur lagi ya macam-macam lah, tltapi kan itu beberapa person yang paham tentang organik,” katanya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ingin para petani bisa menghasilkan pupuk organik secara mandiri yang kualitasnya bisa lebih baik dari pupuk anorganik saat ini.

Hasil pertanian nonpestisida itu kualitasnya lebih bagus dan pasarnya bisa lebih besar, apalagi pupuk organik itu makin menguntungkan ke depan.

Selanjutnya, para petani diberi pelatihan oleh para penyuluh pertanian untuk memproduksi pupuk organik secara baik.

DPR Tegaskan Permentan No 10 Tahun 2022 Tak Mengapus Subsidi Pupuk

IDN-CHANNEL – Pemerintah melalui Kementrian Pertanian (Kementan) resmi mengeluarkan Permentan No 10 Tahun 2022 yang mengatur mengenai tata cara alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi.

Kebijakan ini diambil Kementan atas diskusi bersama, serta menjadi arahan DPR RI untuk menghadapi gejolak kenaikkan pangan dan energi global. Hingga kini kebijakan tersebut masih ramai diperbincangkan sebagian kalangan masyarakat karena dikhawatirkan akan menghapus subsidi pupuk.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Ermarini menegaskan, kebijakan Permentan no 10 tahun 2022 bukan penghapusan subsidi pupuk.

“Saya klarifikasi ya, Ini bukan penghapusan subsidi pupuk. Tetapi memang mengurangi komoditas dan mengurangi jenis pupuknya, kalau angkanya bahkan naik angkanya itu bahkan naik tetapi memang dikurangin jadi dua dua jenis pupuk NPK sama Urea,” kata Anggia yang diterima media di Jakarta, (22/9).

Anggia mengatakan, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas bagi para petani dan meningkatkan penerima subsidi pupuk bagi para petani.

“Tidak ada penghapusan dan tidak ada pengurangan, tidak ada, itu yang harus dipahami. Tapi memang di lapangan, inilah fungsinya masukan dari lapangan, kami ketika reses juga menerima masukan dari para petani dari semua stakeholder dan bahkan kemarin kita menerima hampir beberapa kelompok, hampir 21 kelompok petani yang memang minta dikaji ulang dan dievaluasi tentang permintaan 10 tahun 2022 dan itu menjadi catatan penting bagi kami juga, karena di lapangan masyarakat atau stakeholder yang dibawah, di lapangan itu mereka lah yang kemudian tahu persis, makanya kami sangat mendukung misalnya apa sih yang ada di lapangan kita akan mencari solusi yang terbaik buat mereka,” jelas Anggia.

Selanjutnya, kata Anggia, soal pembatasan pupuk hanya berfokus pada Urea dan NPK karena memiliki manfaat untuk memberikan unsur hara makro esensial, pihaknya mengatakan sebagian ahli mengatakan bisa.

“Jadi gini saya sempat nanya diraker, terus terang saya nanya diraker juga bahwa apakah bisa digantikan ZA itu oleh Urea, sebagian ahli tanah itu bisa diganti oleh Urea, sebagian juga itu melihat tidak bisa diganti dengan Urea,” ungkapnya.

Kendati demikian, sambung Anggia, pihaknya akan terus mendorong agar kebutuhan masyarakat atau petani benar-benar diperhatikan.

“Makanya menurut saya beberapa hari, berapa bulan kita bertemu dengan konstituen, dengan stakeholder dilapangan, kemudian berkali-kali juga kita menerima tamu dari para petani dan kelompok tani, bahkan penghasil pupuk organik, itu menjadi catatan yang penting, itu pasti akan kita bahas diraker berikutnya,” tutup Anggia.

Sebelumnya, kebijakan Permentan Nomor 10 Tahun 2022 lahir sebagai upaya Kementan mengantisipasi masalah seperti pemulihan akibat pandemi Covid-19, dan bebani disrupsi rantai pasok global yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa.

Permentan Nomor 10 Tahun 2022 menjadi salah satu upaya Kementan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk subsidi, serta mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani.

Pemerintah akan terus berupaya melakukan berbagai langkah agar produksi, produktivitas, dan kinerja pertanian kita meningkat,” terang Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian.

Ini Penjelasan BSB Soal Kemudahan Pengajuan Taxi Alsintan

IDN-CHANNEL – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI (Kementan) merilis program Taksi Alsintan untuk mempercepat mekanisasi dan modernisasi pertanian di Indonesia.

Taxi Alsintan merupakan program dari Kementerian Pertanian RI yang menghadirkan teknologi pertanian di tengah-tengah petani dan mengakselerasi pemulihan ekonomi di sektor pertanian.

Selanjutnya, program ini turut membantu menyediakan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara mandiri oleh pelaku usaha di sektor pertanian melalui fasilitasi bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Terkait hal tersebut, Antonius Prabowo Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel (BSB) menjelaskan, Bagi petani hal yang termudah untuk melakukan pengajuan program tersebut adalah dengan mendatangi kantor-kantor Bank Sumsel terdekat. Nantinya petani akan dibantu untuk melengkapi data dan persyaratan.

Calon debitur akan diminta untuk mengisi formulir pengajuan. Dari data calon debitur tersebut Bank akan melakukan pengecekan Sistem Informasi Layanan Keuangan (SLIK) yang diantaranya berisi apakah calon debitur tersebut sedang menerima KUR atau Kredit di bank lain, termasuk apakah kondisi calon debitur memiliki tunggakan kredit atau tidak,” jelas Prabowo kepada media di Jakarta, Kamis (15/9).

Jika calon debitur tersebut lolos dari SLIK, lanjut Prabowo, maka calon debitur harus melengkapi data-data pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Menikah (Jika sudah menikah), Surat keterangan usaha dari pemerintah setempat (desa/lurah/kecamatan) termasuk surat penawaran dari pnyedia alat alsintan tersebut.

“Umumnya berisi jenis alsintan dan harga jual alsintan dan juga melampirkan brosur alsintan tersebut. Jika hasil dari analisa Bank layak maka dilanjutkan dengan penandatanganan kredit serta pencatatan pada SIKP (Sistem Informasi Kredit Program),” paparnya.

Selanjutnya, sambung Prabowo, Plafon maksimal kredit program tersebut yang diberikan maksimal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau maksimum 80 persen dari harga alsintan perdebitur.

“Perhitungan Plafon
kredit disesuaikan dengan harga alsintan dan analisa pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, terkait Uang Muka minimal sebesar 20 persen (dua puluh persen) dari harga alsintan, biaya administrasi dan Biaya Provisi tidak dikenakan, jangka waktu kredit maksimal 60 (enam puluh) bulandan suku bunga KUR 6 persen efektif per tahun,” jelasnya.

Hingga saat ini, kata Prabowo, jumlah petani yang mengajukan KUR Alsintan baru mencapai 15 debitur, pasalnya program Taxi Alsintan baru di launching. Pihaknya, akan terus melakukan sosialisasi mengenai kemudahan dari fasilitas ini. “Diharapkan kedepan dapat meningkat lebih banyak lagi,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pihaknya berharap dan akan terus mendorong untuk petani dan pelaku usaha pertanian ikut dalam program Taxi Alsintan (Alat Mesin Pertanian) yakni penyediaan alsintan melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ia menjelaskan program Taxi Alsintan digulirkan agar masyarakat mampu mengadakan alsintan secara mandiri, sehingga tidak lagi tertuju pada bantuan pemerintah melalui APBN.

“Salah satu inovasi yang kita dorong untuk mendukung kemajuan mekanisasi pertanian adalah program Taxi Alsintan. Melalui program ini, masyarakat bisa memiliki alsintan sendiri atau secara bersama-sama dengan pembiayaan melalui fasilitasi bantuan KUR pertanian,” ujar Yasin Limpo di Bogor, Rabu (23/3).

Kementan Dorong Penggunaan Sistem Informasi Digital

Foto: Kementerian Pertanian

IDN-CHANNEL – Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pentingnya pemahaman penggunaan sistem informasi digital bagi para petani, pelaku usaha dan stakeholder untuk menggunakan teknologi digital agar pengelolaan dan distribusi tanaman pangan berjalan efektif dan efisien. Karena itu, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggaran webinar Bimbingan Teknis dan Sosialisasi (BTS) Propaktani Episode 628, Jumat (16/9/2022).

Direktur Jenderal Tamanam Pangan, Suwandi mengatakan sistem informasi digital dalam mendukung distribusi pengelolaan tanaman pangan yang efisien memiliki peran penting. Melalui sistem informasi digital, dapat dengan mudah memantau posisi dan perkembangan bahkan pendistribusian tanaman pangan dari pusat produksi ke daerah yang membutuhkan.

“Sistem distribusi yang efisien sesuai era teknologi modern ini harus didukung oleh IT, harus terpetakan, sekarang sudah masif di sektor tanaman pangan bagaimana mendistribusikan dari pusat-pusat sentra produksi kepada tempat-tempat yang membutuhkan sudah pakai tracking,” ujar Suwandi dalam webinar tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Managing Director Logisticsplus Internasional, Mochammad Taufik Natsir mendukung upaya Kementan karena sistem informasi digital sangat mendukung industri pertanian sektor tanaman pangan. Sistem informasi mendukung beberapa hal seperti pemantauan dan perkembangan harga, proses, sumberdaya dan lainnya.

“Di banyak sektor khususnya di tanaman pangan, jelah bahwa kita perlu menghasilkan produk yang laku dijual ke masyarakat dan dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat. Untuk mencapai itu produk harus lebih murah, lebih baik dan lebih cepat. Khusus produk tamanan pangan semakin segar tamanan pangan ada di pasar maka harganya akan semakin bagus,” ujar Taufik.

CEO PT. Marine Asia Pasifik, Mudjiyono Ridjan menjelaskan implementasi teknologi informasi pada industri pertanian sektor tanaman pangan sangat penting untuk segera mungkin diterapkan. Pasalnya, aplikasi teknologi informasi dalam membangun pertanian yang berkelanjutan adalah menyiapkan informasi pertanian tepat waktu dan relevan.

“Selain itu, dengan sistem informasi digital dapat dengan mudah dan transparan memberikan informasi pengambilan keputusan untuk berusaha tani, memperbaiki akses petani dengan cepat, manajemen sumber daya dan pemasaran dan mempromosikan hasil produksi,” jelas.